Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menyoroti salah satu dampak dari proses penerimaan guru honorer di sekolah swasta menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut diungkapkan usai melakukan pertemuan dengan Plh. Bupati Kendal dan jajarannya serta dihadiri perwakilan Kemendiknas, Kemenpora dan Kemenparekraf di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat lalu (15/07/2022).
“Saya menemukan laporan lembaga pendidikan berbasis masyarakat (sekolah swasta) mulai terkena dampak krisis tenaga pendidik dengan diangkatnya guru-guru mereka menjadi ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah lolos ternyata tidak dikembalikan ke sekolah asal tetapi ditempatkan di sekolah-sekolah negeri,” urai Zainuddin.
Politisi Partai Amanat Nasional ini menambahkan bahwa sekolah swasta yang berbasis masyarakat seperti milik lembaga pendidikan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) dan sebagainya ini ingin agar guru-guru mereka yang lulus PPPK dikembalikan ke sekolah asal. Sehingga mereka tidak kehilangan guru karena rata-rata yang diangkat menjadi guru PPPK adalah guru senior.
“Saya kira ini perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat. Jangan lagi ada alasan karena terkunci oleh undang-undang ASN karena di sana sebenarnya masih ada celah. Yang disebut pegawai ASN itu adalah pegawai pemerintah yang ditempatkan di lembaga pemerintah dan atau ditempatkan di lembaga lain atas nama menyelenggarakan tugas negara. Ini artinya masih punya dasar untuk bisa menempatkan mereka kembali ke sekolah asal,” tandas Legislator Dapil Jawa Timur X ini.
Dirinya juga berharap dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di Kendal yang tinggi mencapai Rp332 miliar bisa digunakan untuk “me-manage” pendidikan di kabupaten Kendal dengan baik. Bisa juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru di sekolah swasta. Mereka harus didukung supaya pendidikan swasta yang kontribusinya cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan itu juga terpikirkan dengan baik karena pemerintah belum bisa hadir di semua lini pendidikan.
“Guru juga masih kurang satu juta belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Semua lini yang belum ada kehadiran pemerintah maka swasta lah yang mengisi selama ini karena itu pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan guru-guru swasta,” pungkasnya. (oji/aha)
